Jumat, 02 September 2016

Wacana Pasar Kemakmuran Kotabaru Di Kelola Perusahaan Daerah

Suara Bamega Kotabaru, Berdasar kan keputas DPRD  Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2016, tentang Revisi Program Legisiasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016, maka di harapkan kepada SKPD/Bagian/Instansi yang terkait dengan regulasi agar segera  menyusun Raperda sesuai daftar urusan/kewenangan masing - masing dan segera menyampaikan kepada Bupati Kotabaru melalui Bagian Hukum dan Ham.
Adalah sebagai berikut  Perusahaan Daerah Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru Dinas Perdagang dan Pasar.

Kepala Dinas Perdangan Dan Pasar Drs. Mahyudiansyah, Jum'at (02/09/16) mengatakan, "Paradikmanya di mana - mana pengelolaan pasar itu di kelola secara propisional agar pendapatan bisa di dapatkan Pemerintah Daerah secara maksimal, bukan Perusahaan swasta artinya kan konsep nya pemerinatah Daerah, Perusahaan Daerah seperti di beberapa Kabupaten latar belakannya Komisi II ada melakukan kunjungan ke beberapa daerah dan terakhir ke Makasar yaitu Pasar Makasar Dinas Perindak dan Pasar di Kabupaten Malang kemudian PD Pasar Jaya di Jakarta, mereka melihat epektip sekali kalau pengelolaan Pasar itu di lakukan Perusahaan Daerah, Mereka menyampai kan surat ke Pemerintah Daerah Sekda menyampai surat kepada kami untuk menyampaikan Perda.

Kata Mahyudiansyah, "Kalau Itu bagi kita tidak masalah, sebernarnya mungkin itu bisa lebih baik lebih propisional dan perlu kajian dulu persoalannya apakah pegawai - pegawai Honor yang ada yang berjumlah hampir 90 orang ini akan jadi Pegawai Daerah apa mereka akan melamar lagi seperti apa itu urusan berikutnya, kita sangat setuju kalau itu jadi PD jadi kami dari Pemerintah ini hanya mengelola, mencarikan Anggaran, dan membangunkan jadi kita bekerja berdasarkan sektor.

Sekda Kotabaru Drs. H. Suriansyah, MM mengatakan di ruangannya, "Kalau Perda nya nanti Gool dan itu termasuk Perusahaan ya jalan mungkin Tahun 2017, ada semacam wacana untuk menjadikan Pasar sebagai Perusahaan Daerah itu kita tindak lanjuti nanti dengan surat kita kepada SKPD - SKPD terkait agar menyusun urusan - urusan yang menjadi kewenangan masing - masing yang di sampaikan ke kita, mungkin kalau tidak ada halangan tanggal satu  (1) ini jadi itu pengesahan Perda Organisasi Perangkat Daerah , kalau itu masuk dalam Perda Pasar itu Perusahaan Daerah, nanti kita bikin lagi Perda khusus  untuk urusan Daerah kapan kita berlakukan itu Perda,

Lanjut Suriansyah, "Kita lihat pendapat akhir dari DPRD kalau itu masuk mau tidak mau harus kita tidak lanjuti dan kita jadikan personil Perusahaan, personilnya harus kita rekrut dari non PNS atau nanti kita lihat nanti aturannya apa bisa untuk sementara mungkin dalam waktu enam bulan atau satu tahun untuk pembelajaran di bantu atau di perbantu kan dua atau tiga orang PNS kalau itu di perlukan nanti, Perusahan itu harus Provisonal semua kegiatan Pasar penataan, kebersihan, sampah dan lainnya semua itu menjadi tanggung jawab Derektur seberapa mampu nanti mengendalikan Pasar tergantung porsonilnya , "tutupnya.(Hasan)
Disclaimer: Gambar, Artikel ataupun Video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut.
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :
Iklan

Top