Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Harus Di Kenakan Pajak

Suara Bamega
Suara Bamega Kotabaru, Sosialisasi Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2016, tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet Kotabaru, Rabu (30/11/16) bertempat di Hotel Grand Surya Kotabaru.

Sosialisasi tentang pajak dan retribusi dan pajak sarang burung Walet di hadiri Kasi Pemberdayaan dan Evaluasi PAD Dirjen Perimbangan Keuangan Jakarta, Dinas Pendapatan Daerah , Badan Pelayanan Prizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kepala Sat Pol PP, Camat se Kotabaru, Pengusah sarang burung walet dan lainya.

Kasi Pemberdayaan dan Evaluasi PAD Dirjen Perimbangan Keuangan Jakarta Madyagama mengatakan, " Perinsipnya kalau pajak konteknya beda dengan Perijinan, Pajak kalau dia sudah melakukan kegiatan sarang burung walet, kegiatan usaha dan pengambilan itu sudah kena pejak sebetulnya walaupun ijin tidak ada dasar nya UU Nomor 28 Tahun 2016, ketika objek pajak itu seorang melakukan kegiatan, pengambilan usaha sarang burung walet dia sudah terkena pajak.

Kata Madi, " Secara teknis mungkin tenaga ahli itu perlu karena terkait dengan teknis artinya bisa di jembatani dilayani  melaui Dinas -Dinas yang terkait, misal peternakan masalah pembudidayaannya, misalnya Dinas Lingkungan bisa menyadiakan per 6 bulan sekali, dia menyediakan tenaganya itu jadi mempermudah istilahnya, dan itu sangat berkaitan dengan Kebijakan dari Pusat sendiri mengeluarkan Paket Ekonomi itu kan mempermudah Perijinan.

Kepala Dispenda Kotabaru Drs. H. Hairul Aswandi, SE. M.Si mengatakan, " Pajak Daerah Kontribusi wajib kepada Daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersipat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah, bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat,  1. Dipungut Pemda, 2. Dapat dipaksakan, 3. Tanpa imbalan lansung, 4. Menjadi penerimaan Daerah.

Kata Aswandi, " Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk memungut 11 ( sebelas) jenis pajak Daerah : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral, BL dan B, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P2, BPHTB. Pajak Sarang Burung Walet, objek pajak pajak atas pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet tarif berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 maksimum 10%, tarif di Kabupaten Kotabaru sesuai Perda No.10 Tahun 2011, 10%. Dasar pengenaan nilai jual sarang burung walet, nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung.

Kepala Sat Pol PP Kotabaru Drs. Murdianto, M.Si mengatakan, " Dinas Dinas terkait harus mempunyai MUO keduanya sebagai sarat mengikat, bahwa yang bersangkutan mempunya tenaga teknis yang notabenya adalah yang tenaga teknisnya di sediakan oleh Pemerintah Daerah, maksud nya ada orang yang bertanggung jawab secara teknis mengelola sarang burung walet, semua pembanguan Sarang burung antara pemukiman masyarakat dengan sarang burung walet tidak memenuhi sarat seperti HO nya, " tutupnya.(Hasan)