Jumat, 20 Januari 2017

Bupati Kotabaru Mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Kotabaru (Suara Bamega) Pengukuhan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kotabaru, Jum'at (20/01/17) bertempat di Gedung Paris Berantai Kabupten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Acara Pengukuhan Sapu Bersih Pungutan Liar di hadiri Bupati, Wakil Bupati, Asisten I, Kapolres, Dandim, Danlanal, Kejaksaan, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Kemenag, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPMPD, SKPD, Derektur RSUD, Camat, Lurah, Kepala Desa dan lainya.

Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar, SH dalam sambutan mengatakan, " Baru saja kita saksikan bersam acara Pengukuhan Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutan liar Tingkat Kabupaten Kotabaru, ada pun di bentuk satgas ini sebagai tidak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pungutan liar atau pungli merupakan salah satu masalah serius yang di hadapi bangsa ini, pungutan liar adalah musuh bersama yang harus kita basmi hingga ke akar - akarnya dan kita tidak boleh membiarkan hal ini terus terjadi, karena sangat merugikan Pemerintah dan masyarakat kita.

Kata Jafar, " Disamping itu selain menyebabnya buruknya kualitas pelayanan, secara lebih serius pungutan liar dapat menyebabakan rendahnya daya saing ekonomi dan investasi di daearh, investasi sulit masuk ke daerah kita apabila Prosedur Birokrasi masih berbelit - belit dan tidak ada kepastian waktu, kepastian biaya serta kepastian Hukum. Saya mengajak kepada seluruh Aparat Pemerintahan di Daerah ini yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan publik serta seluruh masyarakat untuk bersama - sama sejak saat ini menghentikan segala bentuk upaya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadai.

Kapolres Kotabaru AKBP Suharto S.I.K.MH mengatakan, " Kita harus mempelajari Juklak Juknis pelaksanaannya ini masih diatur, tapi mana kala terjadi operasi tangkap tangan (OTT) kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku,  Sapu Pungli ini kan untuk pelayanan publik bisa di arah kan satu ke Korupsi kedua di arah kan yang sipat nya Amistrasi mana kala kerugian negaranya tidak di temukan,tutupnya(Hasan)
Disclaimer: Gambar, Artikel ataupun Video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut.
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :
Iklan

Top