Selasa, 07 Februari 2017

DPRD Kotabaru Melaksanakan Hak Interpelasi


Kotabaru (Suara Bamega) Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Masa Persidangan II Rapat ke -7 Tahun Sidang 2017, dengan acara  pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan Hak Interpelasi, Senin (06/02/17) Bertempat di ruangan sidang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru.

Rapat Paripurna DPRD Kotabaru masa Persidangan II Ke 17 Tahun 2017 di hadiri Ketua DPRD Kotabaru, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua Komisi III, Seluruh Anggota DPRD Kotabaru, Sat Pol PP, Sekwan, Stap DPRD dan lainnya.

Ketua DPRD Kotabaru Hj. Alfisah, S.Sos, M.AP mengatakan, " Pada Tanggal 23 Januari 2017 kemaren setelah terjadi akasi damai oleh saudara - saudara kita dari LSM Kapak kami melakukan rapat Fraksi dan terjadi dua keputusan pertama bahwa sebagaian kami adalah praktik gabungan  Bintang Nurani sebagai sepakat untuk tidak menggunakan hak Interpelasi nya, kalau ini tidak tidak di keluarkan dalam waktu dekat maka ini akan blunder dan menjadi bola liar dalam hal kesempatannya sebenarnnya dan kesempatan terbaik bagi Pemerintah Daerah untuk menjelaskan secara terang benderang dari seni dalam hal pemerintahan Daerah.

Kata Afisah, " kita mengacu pada Pasal 13 Ayat 6 mengambil keputusan persetujuan terhadap Hak Interpelasi untuk memintaan keterangan kepada Bupati Kotabaru  dengan posting anggota DPRD  Kotabaru yang hadir maka kita ambil secara terbuka DPRD untuk mengambil hak Interpelasi. Dalam perhitungan dilakukan maka yang menyatakan persetujuan untuk dilakukan hak Interpelasinya sebanyak 25 orang, sedang yang menelok Interpelasinya sebanyak 8 orang demikian hak Interpelasi dapat dilanjutkan dengan proses berikutnya sidang Dewan berdasarkan pasal 13 ayat 8 rapat Paripurna DPRD pada hari ini menyetujui  terhadap usulan permintaan keterangan Interpelasi maka Pimpinan DPRD Kabupaten Kotabaru akan mengajukan permintaan keterangan kepada Bupati Kotabaru.

Wakil Ketua II DPRD Kotabaru dari Peraksi Golkar Drs, H. Mukhni mengatakan, " Teman - teman sebagian ini memandang bahwa interpelasi hak istimewa dan kami tidak mendorong ke arah sana ada pilihan - pilihan. Kami dari Praksi Golkar dari pengusung di Pemerintah ini akan mengkomonikasikan secara dalam nantinya kepada Pemeintah Dearah berkaitan dengan ini, bahwa bola nya ini ada disini maka harus diselesaikan secara politik juga. Kata teman - teman yang nama politik itu sangat dinamis tidak bisa kita prediksi bagaimana tapi mudah - mudahan pemahaman yang sederhana oleh teman - teman ini bahwa itu bukan hak istimewa dan kapasitas hanya mempertanyakan saja setelah itu nanti dijawab maka kelir, " tutupnya (Hasan)

Disclaimer: Gambar, Artikel ataupun Video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut.
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :
Iklan

Top