Jumat, 17 Februari 2017

Rapat Koordinasi Tim Saber Pungli Kabupaten Kotabaru

Kotabaru (Suara Bamega) Rapat Koordinasi Tim Saber Pungli Kabupaten Kotabaru, Jum'at (17/2/17) bertempat di Operation Room Pemkab Kotabaru.

 Rapat Koordinasi Tim Saber Pungli di hadiri Waka Polres Kotabaru, Kasat intelkam Polres Kotabaru,  Kasat Reskrim Polres Kotabaru, Kasat Binmas Res kotabaru, Kasiwas Polres kotabaru, Humas Res Kotabaru, Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Kotabaru, Bankum Polres Kotabaru, Kasi intel Kajari Kotabaru, Kasi Pidum Kejari Kotabaru, Bag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kotabaru, Kesbangpol Kotabaru,  Kasubag Bankum Pemkab. Kotabaru, Lanal Kotabaru, Kodim 1004, Inspektorat Wilayah I Kotabaru,  Kasubag Ketatalaksanaan dan  Bag Umum Pemkab Kotabaru, Kasi Tindak Pol PP, Kabag Hukum Pemkab Kotabaru dan Peserta Rapat korrdinasi 20 org. 

 Adapun yang disampaikan dalam Rapat koordinasi adalah. Rincian Anggaran Kegiatan Saber Pungli tahun 2017 dengan sumber pendanaan fasilitas Tata pemerintahan umum yaitu : 1. Honorarium selama 12 kali / 12 bulan. 2. Terkait batasan dan langkah - langkah penindakan masih belum dipahami dan akan di sosialisasikan tentang definisi Pungli serta referensi dasar hukum terkait Pungli, guna menyamakan persepsi tentang pungli. 3. Perubahan struktur Organisasi Tim Saber Pungli yang tidak sesuai dengan fungsi dan jabatannya untuk dilakukan perbaikan. 4. Melakukan pembentukan Sekretariat dan Call Center yg bertempat di Polres Kotabaru. 

 5. Satgas / Pokja Intelijen sebagai penerima pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait saber pungli. 6. Segala kekurangan akan kembali dirumuskan dan dibahas pada rapat akan datang. 7. Pertanggungjawaban laporan per Pokja dilaksanakan setiap bulan. 8. Kegiatan saber pungli yang dikedepankan adalah pencegahan. 

Waka Polres Kotabaru KOMPOL ADE NURAMDHANI, S.I.K sebagai Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Kotabaru mengatakan, " Rapat hari ini adalah membahas tentang koordinasi Tim Saber Pungli, menyamakan Perepsi sesama Pokja dari 1 sampai 4. Nah Perepsi mengadakan rapat lagi, selanjut berjalan dulu memberikan sosialisasi, pencegahan pada masyarkat dan kalau sudah laksankan atministrasi. 

Kata Ade," Untuk penindakan mungkin disesuaikan dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, kalau target sudah ada di kantongi Pokja Intelijen, tapi pelaksanaan kita menunggu proses apakah itu layak untuk di tingkatkan penyidikan atau penyelidikan atau OTT, "tutupnya.(Hasan)
Disclaimer: Gambar, Artikel ataupun Video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut.
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :
Iklan

Top