Senin, 15 Mei 2017

Pekan Panutan PBB P2 Tahun 2017 Kabupaten Kotabaru

Kotabaru (Suara Bamega) Pekan Panutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) P2 Tahun 2017 Kabupaten Kotabaru , Senin (15/5/17) di halaman kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. 

Di hadiri Setda Kotabaru, Asisten II, Asisten III, Bappeda, Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kotabaru, SOPD, Camat, UPT, Kades, Lurah dan Tokoh masyarakat. 

Setda Kabupaten Kotabaru Drs. H Said Akhmad, MM dalam sambutannya mengatakan, " Kontribusi pajak besar mamfaatnya dalam pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik ke arah yang lebih baik lagi. Untuk itu diperlukan kometmen yang tinggi terhadap tingkat kenerja instansi terkait dalam mengelolaannya. 

Kata Akhmad, " Keberhasilan Pungutan pajak yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan juga perlu ditingkatkan lagi dengan mensinergikan jajaran pemerintah daerah di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan agar lebih intensif dalam memberikan informasi yang berhubangan perpajakan kepada masyarakat.

 Lanjut Akhmad, " Dalam memenuhi target ini Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) harus terus melakukan perbaikan - perbaikan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keperdulian masyarakat terhadap pajak dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Dan Kepada para Camat, UPT, Lurah, Kepala Desa, agar cepat membantu dengan sungguh - sungguh karena saudara merupakan ujung tombak keberhasilan terget kita. 

Kepala BPPRD Kabupaten Kotabaru H. Hairul Aswandi, SE, M.SI mengatakan, " Kegiatan pekan panutan PBB Tahun 2017 Kabupaten Kotabaru dari Badan Pajak Dan Retrubusi Daerah hari ini kita laksanakan dasar pelaksaan berdasarkan DPA SKPD Badan Pengelola Pajak Dan Retrubusi Daerah Tahun 2017 dengan kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan . 

Kata Aswandi, " Ini bagian dari sitimulan pemerintah daerah kepada wajib pajak, meningkatkan dan menggugah PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Hanya itu yang diserahkan pusat ke daerah terhitung sejak Tahun 2014 dan PBB sektor Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan itu masih belum di serahkan ke pemerintah daerah, " tutupnya.(Hasan) 

Disclaimer: Gambar, Artikel ataupun Video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut.
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :
Iklan

Top