Kamis, 18 Mei 2017

Sosialisasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2017


Kotabaru (Suara Bamega) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Kemis (18/5/17) di Operation Room Setda Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Acara di hadiri Asisten I Setda Kabupaten Kotabaru, Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Pemprov Kalsel, Kabag Organisasi Setda Kabupaten Kotabaru, Kepala SOPD, Camat dan lainnya. 

Asisten I Setda Kotabaru Drs. Hariansyah membacakan sambutan Bupati Kotabaru mengatakan, " Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan Unit Pelakaana Teknis Daerah (UPTD) yang kita ikuti hari pada dasarnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang di harapkan mampu bekerja secara efektif dan efesien dan pelayanan pada dinas dan UPT daerah. 

 " Oleh karena itu melalui sosialisasi ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk menata kembali cabang dinas dan UPT Daerah yang sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017. 

Kata Hari, " Saya berpesan kepada Kepala SOPD Kabupaten Kotabaru yang memiliki cabang Dinas dan UPT Daerah untuk mulai melakukan evaluasi dan penataan untuk menindaklanjuti Pemendagri Nomor 12 Tahun 2017, menekan SOPD untuk melakukan penataan terkait cabang Dinas atau UPTD sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan Drs. Muliyono mengatakan, " Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2017, mengatur pedoman pemebentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota. Berkaitan cabang dinas itu yang bisa menentukan daerah Provinsi saja dan itu terbatas empat (4) kewenangan yang saat ini hanya di otonomikan sampai tingkat Provinsi, karena kewenangan udah ditarik dari Kabupaten ke Provinsi diantaranya adalah kewenangan mengenai Kehutanan, Kelaut dan Perikanan, Pertambangan dan kewenangan pendidikan Menengah dan khusus yang dulu kewenangan Kabupaten Kota sekarang kan ke Provinsi. 

" Nah kewengan yang dibentuk oleh Kabupaten Kota berdasarkan PP 18 maupun Pemendagri Nomo 12 Tahun 2017, tadi itu berkaitan dengan masalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) tugasnya melaksanakan kegiatan teknis operasional, tentunya dalam bembentukan  unit  dalam pelaksanaan teknis harus memperhatikan urusannya, tidak boleh urusannya itu lepas dengan induknya. Tadi saya jelas tadi UPTD mendukung tugas - tugas dinas, otomatis urusannya yang dikerjakan UPTD juga urusan dinas itu juga. Supaya kellir sehingga programnya yambung, kalau programnya yambung otomatis kenerja UPT juga menjadi bagian kenerja Dinas itu juga. Kalau misalkan UPT nya itu lepas dari urusan berartikan tidak mendukung induknya, sehingga kenerjanya tidak mendukung. Apa yang dicapai Visi dan Misi oleh dinasnya tidak bisa tertunjang oleh UPT tadi karena urusannya lain. 

Kata Yono, "  Oleh karena itu penataan organisasi UPT ini harus senergi dengan urusanya, makanya kita harus cermati urusannya dan disamping menanta UPT ini baik UPT yang ada maupun UPT yang akan datang juga harus memperhatikan Sumber Daya Manusia, dan terus  jumlah anggaran jangan sampai membebani jumlah anggaran baru sehingga kita membentuk UPT nanti belanja pegawainya meningkat berdampak terhadap belanja pembangunan, kalau belanja pegawainya semakin banyak, belanja pengeluarnya kecil artinya anggraran kemasyarakat akan semakin kecil. 

Lanjut Yono, " Pada hal yang diharapkan dengan pembangunan itu masyarakat semakin meningkat tapi untuk kesejahteraan pegawainya kan itu terbanding terbalik namanya disamping itu prasarana kerja kita harus kita siapkan dan jangan sampai dibentuk UPTD tidak ada orang, tidak ada uang, tidak ada tempat kerja itu sangat mubajir dan sia - sia, " tutupnya.(Hasan)
Disclaimer: Gambar, Artikel ataupun Video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut.
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :
Iklan

Top