Banjarmasin Pertahankan WTP Walikota

Suara Bamega
BANJARMASIN (Suara Bamega) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebuah status opini bergengsi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan RI  (BPK) kepada sebuah daerah sebagai  kesimpulan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, dengan pertimbangan kesesuaian laporan keuangan berstandar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bagi Kota Banjarmasin, peraihan opini WTP ini bukan untuk pertama kalinya. Namun begitu, upaya untuk terus mengejar opini tersebut akan selalu dilakukan jajaran Pemko Banjarmasin.  

Makanya, ketika untuk yang keempat kalinya kota berjuluk seribu sungai ini dinyatakan berhasil mendapatkan kembali status tersebut, rasa gundah yang dalam beberapa bulan lalu mengelanyuti otak seluruh ASN lingkup Pemko Banjarmasin, seolah terbayarkan. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 kepada kabupaten dan kota se Kalsel, dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Didi Budi Satrio, di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Senin (05/06) 

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, usai menerima status opini tersebut menyatakan, diserahkannya opini WTP bagi seluruh kabupaten dan kota di Kalsel oleh BPK Perwakilan Kalsel merupakan sebuah record (catatan) yang fantastis, Mengapa demikian, terangnya, karena hal ini jarang sekali terjadi, dimana opini WTP bisa diraih seluruh kabupaten dan kota dalam sebuah provinsi. Bahkan, bebernya, hal tersebut hampir tidak pernah terjadi di provinsi lain di Indonesia. "Keberhasilan ini semata-mata buah kerja keras semua jajaran  Pemko Banjarmasin, sehingga bisa meraih kembali WTP dari BPK," ucap. 

Daerah penerima LHP BPK atas LKPD  itu antara lain Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Laporan yang diserahkan itu terdiri atas tiga laporan yaitu, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. “Peraihan opini WTP kali ini cukup sulit dibanding tahun sebelumnya.

Karena, apabila ditemukan adanya kesalahan, maka opini WTP akan menjadi kebalikannya yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” terangnya. Atas keberhasilan yang telah diraih itu, politisi Partai PKS ini juga mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kota Banjarmasin, yang selama ini telah bersama-sama mensinergikan, menjaga dan mengupayakan agar akuntabilitas laporan keuangan Kota Banjarmasin tetap terjaga dengan baik. “Keberhasilan ini juga berkat kerjasama dengan DPRD Kota Banjarmasin," ujarnya. 

Ibnu Sina berharap, ASN Pemko Banjarmasin jangan cepat berpuas diri dengan keberhasilan yang telah diraih saat ini. Menurutnya, momentum ini hendaknya bisa dijadikan sebagai salah satu alat pemicu untuk mempertahankan opini yang sama di tahun mendatang. “Diharapkan hal seperti ini bisa terus dilanjutkan, sehingga tahun depan Banjarmasin mampu kembali meraih WTP,” harapnya.

Harapan yang sama juga dilontarkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Didi Budi Satrio. Katanya, kabupaten dan kota yang telah meraih WTP hendaknya tetap dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai saat ini. “BPK akan terus berusaha mendorong dan memberi semangat kepada seluruh daerah agar dapat terus memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan keuangan daerah, dan sistem-sistem peraturan perundang-undangan, demi kesejahteraan rakyat,” katanya. Dari data terhimpun, pemberian opini WTP bagi sebuah daerah dilakukan BPK berdasarkan  Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.(humpro-bjm)