Hearing DPRD Kotabaru Terkait Permasalahan Lahan

Suara Bamega
Kotabaru (Suara Bamega) Hearing antara DPRD Kotabaru dengan 230 orang masyarakat  dan 9 LSM Kotabaru, terkait permasalahan lahan PT. Inhutani II (Persero) di areal IUPHHK-Ha yang saat ini melakukan kerjasama dengan PT. EAS (Eshan Agro Senthosa) yang sebelumnya milik PT. MSAM (Multi Sarana Agro Mandiri), Senin (5/7/17) di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Hadir pada hearing antara lain : Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Anggota DPRD Kotabaru, a. LBH Saijaan Asikin Ngile. SH , b.LSM Formula Marlikan, c.LSM DKMS (Dagang Kecil  Menengah) Agus Saputra Wiranto, d. LSM Lumbung Saijaan Junaidi, e. Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.( GNPK ) M. Hafidz Halim., f. LSM LBKNS (Lembaga Kesehatan Nasional Semesta) Sutrisno, g.LSM Aliansi Indonesia (Ayatullah Khumeini) h. Faham (Alam Rangga), i. ORMAS GARDA NUSANTARA (Yudi Sunardi) dan masyarakat Pulau Laut Tengah.

Adapun yang disampaikan gabungan LSM dan Masyarkat antara lain :
a. Anehnya ada Data yang menerangkan bahwa Saham PT. M SAM secara (akuisisi) di ambil alih PT. EAS b.Namun yang di lapangan Ganti Rugi di lakukan oleh PT. MSAM c.Hentikan kegiatan PT.  EAS ataupun MSAM di Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Timur
b. Tarik semua alat Berat PT. MSAM di lahan masyarakat c. Apakah Amdal dari PT. MSAM sudah ada, karena di duga bekerja tanpa Amdal dan itu harus segera ditarik dan di Proses karena sudah melanggar hukum
d. Segera laksanakan Hearing dengan Intansi terkait

Ketua DPRD Kotabaru Muhammad Arif, SH. M.Hum mengatakan sebagai berikut : a. Akan segera melaksanakan Hearing dan yang berkompeten dalam hal ini harus kita undang yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, semua pihak yang bersangkutan dan yang memahami betul tentang hal dan hukum Inhutani II, b.Indikasi adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat dan penyerobotan lahan, diharapkan masyarakat dapat bersabar dan jangan melakukan tindakan-tindakan diluar hukum karena kami DPRD akan membantu masyarakat, c.Untuk penguatan-penguatan bukti kepemilikan tanah harus dimiliki, Jadi kami di sini bisa mempertahankan nanti, mungkin yang tidak punya legalitas diharapkan bapak bisa membuktikan bahwa mempunyai lahan ini sejak tahun Sekian.

M. Hafidz Halim di dalam forum menyampaikan bahwa kami di sini menagih ideologi bangsa terkait pasal 33 ayat 3 jo pasal 28D ayat 1 UUD 45, kami masih percaya bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, jangan sampai dengan kejadian yang ada masyarakat akhirnya berpikir Keadilan Sejahtera hanya Bagi Rakyat yang Kaya.

Yudi Sunardi ketika di Konfirmasi mengatakan jangan sampai terjadi adanya Permesta (Perlawanan Rakyat Semesta) yang mana tempo dulu pernah ada akibat dari kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat jelata, sangat di sayangkan ada statement lembaga negara yang menyatakan jangan percaya dengan LSM dan LBH, padahal secara protapnya LSM mempunyai peranan penting yang di atur UU terkait kemitraan masyarakat maupun permasalahan yang di hadapi masyarakat, itu akan kita sampaikan keranah Nasional, " Red.