Ibnu Sina Jadi Moderator Rakernas XII Apeksi

Suara Bamega
BANJARMASIN (Suara Bamega) Rakernas XII Apeksi 2017 di Hotel Savana, Kota Malang diharapkan dapat dijadikan sarana kerjasama antar pemerintah kota dalam menangani beragam permasalahan perkotaan.
Menurut Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, di Indonesia, masalah perkotaan itu semuanya hampir sama yakni masalah kemiskinan, parkir, dan sampah.

 Makanya, karena ada kemiripan itu kegiatan Rakernas ini bisa dijadikan sesuatu yang dipertukarkan, sharing untuk mengatasi masalah masalah tersebut,” ujarnya, seusai mengikuti pembukaan Rakernas XII Apeksi, Rabu (19/07).
Kegiatan pada hari Kamis (20/07) nanti, akan menjadi sangat istimewa bagi jajaran Pemko Banjarmasin.

Hal tersebut mengingat, Ibnu Sina yang menjabat sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V Kalimantan, dinobatkan menjadi  moderator dalam sesi pembahasan KPPU dan badan usaha. “Mudah-mudahan dari situ nantinya bisa dirumuskan menjadi topik yang bisa disepakati terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sekaligus menunjuk daerah mana yang akan menjadi tuan rumah dalam Rakerna tahun depan,” katanya.

Lalu daerah mana yang akan ditunjuk sebagai tuan rumah Rakernas nanti. Masih menurut orang nomor satu di kota seribu sungai ini, seluruh anggota Apeksi Komisariat Wilayah (Komwil) V Kalimantan sepakat akan menunjuk Kota Tarakan sebagai tuan rumah dalam Rakernas XIII Apeksi tahun 2018.
Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo dalam sambutannya menyinggung tentang tema kegiatan Rakernas tersebut. Ditegaskannya, para kepala daerah tidak perlu ragu dalam mengambil setiap keputusan.

Namun, katanya lagi, sebelum keputusan itu disepakati, kepala daerah harus memahami area yang rawan tindak korupsi.
Untuk diketahui, Rakernas XII Apeksi kali ini mengangkat tema Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah untuk Mendukung Pembangunan Nasional. 

Lebih lanjut Tjahyo Kumolo kembali mengatakan, tema dalam Rakernas Apeksi itu sangat penting untuk diangkat karena terkait dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.
Karena itu, ia berpesan agar para Walikota tetap bekerja sesuai dengan rencana pembangunan di daerah mereka masing-masing, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar. “Kalau pemimpinnya bekerja dengan hati resah, lalu bagaimana dengan masyarakat. Untuk itu bekerjalah dengan tenang dan baik,” ucapnya.

Hal lain yang juga dikatakannya dalam kesempatan tersebut tentang isu premanisme dan radikalisme serta tentang maraknya peredaran Narkoba. Untuk isu premanisme dan radikalisme, Tjahyo meminta agar Siskamling kembali digerakan, dan perpolisian RT dan RW kembali digalakan.
Sementara itu, Walikota Malang Mochamad Anton berharap, dengan kegiatan Rakernas tersebut dapat menguatkan jejaring pemerintah kota dalam rangka memperkokoh pembangunan di daerah.

Dukungan dari pemerintah pusat dalam pembangunan di daerah, terangnya, sangat diperlukan, sehingga seluruh pemerintah kota di Indonesia tetap dapat berinovatif dan berkreasi dalam membangun daerah. “Semangat membangun daerah itu harus dibarengi dengan semangat berinovasi dan berkreasi, namun ada regulasi yang sering mengganjalnya. Makanya, perlu dukungan dari pemerintah pusat agar daerah bisa terus berinovasi dan berkreasi,” katanya.

Inovasi dan kreasi yang dilakukan Pemko Malang dalam pembangunan, terangnya, dilakukan mulai dari bawah yakni, salah satunya dengan membuat kampung tematik. “Saya berharap dengan Rakernas ini nantinya mampu mampu memberikan rekomendasi dengan inovasi dan kreatif,” pungkasnya.

Sementara itu, para Ketua TP PKK  yang hadir dalam Rakernas Apeksi juga menggelar kegiatan yang membahas tentang fasilitasi penunjang pemberdayaan perempuan. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Pemko Malang Hj Farida Dewi Suriyani, itu diikuti Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Hj Siti Wasilah dan 97 Ketua TP PKK pemerintah kota se Indonesia.

Tema yang dibahas dalam kegiatan dilantai dasar Hotel Savana itu terkait hakikat perempuan sebagai manager keluarga, akuntan keluarga, guru bagi anak, psikolog keluarga, menteri keuangan keluarga, Satpam bagi anak dan citra dan identitas bangsa. Bertindak sebagai nara sumber anggota Komisi X DPR RI, Hj Arzeti Bilbina.(humpro-bjm)