Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banjar Ke Kotabaru

Suara Bamega
Kotabaru (Suara Bamega) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banjar tentang setifikasi tanah masyarakat hutan, Rabu di Oproo Setda Kaupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Dihadiri Wakil Bupati Kotabaru, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Sekretaris DPRD, Asisten I Pemerintahan, Kadis Perumahan Rakyat, Pemukiman Dan Pertanahan, Kadis LH, Kadis Perkebunan, Kepala Kantor BPN Kotabaru, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Perekonomian.

Wakil Bupati Kotabaru Ir. Burhanudin mengatakan, " Tujuan kedatangan Komisi I DPRD Kabupaten Banjar ialah berbagi pengalaman tentang sertifikat tentang lahan masyarakat yang berada pada di kawasan hutan.

Kata Burhan, " Kita memang melepaskan areal itu supaya masyarakat bisa melakukan aktifitas tanpa melanggar hukum, itu lah yang mau di pelajari meraka. Kita mengharapkan terbangun senergitas yang baik dengan Kabupaten yang lain, saling berbagi saling berbagi pengalaman, supaya dalam penyelesaian itu nantinyan bisa dilaksanlan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar Mulkan, S.Sos. I mengatakan, " Kita memiliki kesamaan bahwa sebagian besar kawasan kita di tetapkan sebagai kasawan hutan di mana didalam terdapatnya  masyarakat - masarakat., yang sudah turun termurun ada disana. Oleh karena itu kita akan melakukan langkah setrategis penyelesaian problem - problem tersebut.

" Nah karena mempunyai problem - problem yang sama dan kami mendengar bahwa di tahun 2015 itu meraka telah melakukan langlah - langkah yang positip sampai ada penyerahan sertifikat dari Kemeterian Agraria dan Tata Ruang (ATR ) beberapa desa yang masuk kawasan hutan telah diserahkan oleh Menteri langsung sertifikat meraka. Artinya ada langkah positif, langkah kongkrit dari pemerintah Kotabaru menyesaikan prolem itu.

Kata Mulkam, " Kabupaten Banjar belum mencapai titik - titik itu, oleh karena itu di tahun 2017 ini menjelang nanti juga di tahun 2019, perubahan RT, RW Provinsi Kalimantan Selatan bahwa kita harus mengantisifasi sedini mungkin kebutuhan itu artinya bahwa RT, RW Provinsi Kalimantan Salatan, diberharap kedepan itu mangacu kepada  kepentingan. Apa yang kita usulkan berdasarkan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Banjar.

Tentunyan kebutuhan yang memang kita sesuaikan dengan peraturan perundang - undangan tidak ke butuhan yang salah. Artinya memang mana myang menjadi hajat hidup masyarakat untuk menopang hidup meraka baik dari segi ekonomi maupun setatus hukum dan keberadaan mereka di lingkungan kehidupannya, lingkungan desanya sesuai dengan perundang - undangan pasti kita akan perjuangkan, " tutupnya.(Hasan)