lahan negara jangan ditanami perkebunan sawit

Suara Bamega
Kotabaru (Suara Bamega) Wakil DPRD Kotabaru Drs. H. Mukhni, AF mengatakan, " Mendukung areal peternakan di Kotabaru ini adanya di Pulau Lau Kepulauan kiranya ini di tetapkan, peruntukanya  khusus untuk peternakan, tersedia lahan disana kurang lebih sekitar 2000 Hektar, Senin (24/7/17) di ruangan kerjanya  DPRD Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

" Di harapka pemerintah daerah ini melegalkan bahwa ini milik pemerintah daerah, kenapa karena masyarakat ini kan hanya memakai sekian ratus tahun sudah turun menurun sudah menguasai lahan itu, tanah ini kan milik negara yang di kuasai selama ini.

Kata Mukhni, " Jadi persoalan legalitas tanah yang menjadi persolan, masyarakat menuntut supaya ada legalitasnya entah lahan itu akan menjadi milik pemerintah daerah yang dipijam pakai ke mereka. Kekewatiran yang paling mendasar mengingat wilayah Pulau Laut Kepulauan di tempat menjadi perkebunan sawit dan akan masuk dalam lingkaran itu. Ada inspektur mengklim bahwa itu bagian perijinan mereka.

Lanjut Mukhni. " Pemerintah Daerah harus menagmbil langkah - langkah dan itu sudah dilakukan pemerintah daerah dengan melakukan pengkajian Master plannya sudah ada sejak tahun 2007, pemerintah daerah dalam hal itu Dinas Peternakan bekerja sam dengan IPB (Institut Pertanian Bogor) untuk mebikin Master Plan, kawasan sejauh ini yang di kembangkan oleh masyarakat adalah kerbau gunung. Ini tinggal satu - satunya lahan yang ada di Kalimantan Selatan yang kompetitif dimana lahan - lahan seperti ini tidak ada lagi, " Pungkasnya.(Hasan)